*
*Tasikmalaya, MA* - Kondisi darurat dialami oleh sejumlah keluarga pasien di RSUD dr. KHZ Musthafa, Kota Tasikmalaya, akibat terbatasnya ketersediaan stok darah di Bank Darah Rumah Sakit (BDRS). Dalam beberapa kasus, pasien yang memerlukan transfusi darah dilaporkan harus mendapatkan darah melalui perantara dengan harga mencapai Rp350.000 per kantong.
Salah satu keluarga pasien berinisial IH mengungkapkan bahwa istrinya yang tengah menjalani operasi darurat akibat kehamilan ektopik, membutuhkan dua kantong darah. Namun, menurut pengakuannya, pihak rumah sakit menyampaikan bahwa saat itu stok darah tidak tersedia di BDRS.
"Dalam situasi darurat, kami diberi informasi bahwa darah tidak tersedia. Karena tak ada pilihan lain, kami mendapat informasi adanya pihak yang bisa menyediakan darah dengan harga Rp350.000 per kantong. Akhirnya kami membeli dua kantong seharga Rp700.000 secara tunai," ujar IH saat diwawancarai, Sabtu (8/6/2025).
Situasi ini memicu keprihatinan dari berbagai kalangan, termasuk aktivis sosial dan tokoh layanan publik, Dadan Jaenudin. Ia menyoroti kejadian serupa yang dialami oleh pasien lainnya pada Jumat dini hari, 6 Juni 2025. Berdasarkan informasi dari keluarga pasien, mereka harus menunggu hampir dua jam sebelum akhirnya mendapatkan dua kantong darah dari pihak luar rumah sakit.
“Menurut informasi keluarga, pihak yang mengantarkan darah seolah sudah biasa beroperasi di sekitar RS. Ia dihubungi melalui telepon dan langsung menetapkan harga. Ini menimbulkan pertanyaan soal pengawasan dan sistem distribusi darah di rumah sakit,” kata Dadan, Selasa (10/6/2025).
Dadan menegaskan bahwa fungsi bank darah di rumah sakit seharusnya tidak hanya sebagai penyimpan, tetapi juga menjamin ketersediaan darah terutama dalam kondisi darurat. Ia juga mempertanyakan lemahnya sinergi antara rumah sakit dan Palang Merah Indonesia (PMI) setempat.
“PMI Kabupaten di Cigalontang sudah seharusnya diaktifkan secara optimal. Anggaran publik harus berdampak pada pelayanan nyata, khususnya untuk masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Tata Usaha RSUD KHZ Musthafa, Indra, menjelaskan bahwa ketersediaan darah di rumah sakit sangat bergantung pada pasokan dari Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) atau PMI. Menurutnya, RSUD belum memiliki kewenangan atau fasilitas untuk mengolah darah secara mandiri.
“Darah itu tidak bisa diproduksi atau dibeli sembarangan. Sumbernya hanya dari pendonor. Kalau stok habis, keluarga pasien disarankan membawa pendonor langsung, lalu darah akan diambilkan oleh PMI dan disalurkan ke rumah sakit. Kami juga rutin mengadakan donor darah tiga bulan sekali,” jelas Indra melalui pesan WhatsApp, Selasa (10/6/2025).
Indra menambahkan bahwa jenis darah tertentu terkadang tidak tersedia karena keterbatasan jumlah pendonor, terutama pada waktu-waktu tertentu.
Fenomena ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem penyediaan dan distribusi darah yang terintegrasi, termasuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam program donor darah. Selain itu, kontrol terhadap praktik-praktik tidak resmi di lingkungan fasilitas kesehatan juga menjadi perhatian utama agar masyarakat tidak terbebani secara ekonomi maupun psikologis di tengah kondisi darurat medis.
Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah strategis guna meningkatkan ketersediaan darah serta memberantas praktik tidak resmi yang merugikan pasien. Keselamatan dan nyawa pasien tetap harus menjadi prioritas utama dalam sistem layanan kesehatan.
Yusrizal