*
*Nusantara, Metro Aktual* – Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN meminta tambahan personel patroli darat dan mobil pemadam kebakaran untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah IKN.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyampaikan, permintaan ini diperlukan karena sebagian Polisi Hutan Polhut OIKN saat ini sedang menjalani pelatihan di Banyubiru, sehingga kekuatan di lapangan berkurang.
Permintaan tersebut disampaikan Basuki dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di Kaltim, Senin 14 September 2026.
*Patroli Darat Diperkuat, Cegah Api Kembali Menyala*
Menurut Basuki, penguatan patroli darat sangat penting untuk memastikan titik api yang telah dipadamkan tidak kembali menyala. Evaluasi di lapangan menunjukkan beberapa lokasi yang sebelumnya dinyatakan padam, kembali ditemukan asap.
"Untuk itu kami memohon kepada Bapak Kapolda dan Bapak TNI untuk dapat menambah personel dalam rangka patroli darat ini," tegas Basuki.
*OMC Tingkatkan Debit Bendungan Sepaku Semoi*
Basuki menjelaskan, OIKN sebelumnya telah melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca OMC sejak akhir Agustus 2026. Operasi ini awalnya ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan air di Bendungan Sepaku Semoi sebagai salah satu sumber air baku IKN.
Hasilnya, hujan turun di wilayah hulu Sungai Sepaku Semoi. Volume tampungan bendungan kini mencapai sekitar 13 juta meter kubik dari kapasitas normal 16 juta meter kubik.
Bendungan Sepaku Semoi sendiri dirancang mampu menyediakan air baku hingga 2.500 liter per detik untuk kebutuhan IKN.
Selain OMC, OIKN bersama BNPB, TNI AU, dan BMKG juga telah menyiapkan operasi _water bombing_ di sejumlah titik prioritas pada awal September.
*Kualitas Udara IKN Masih Aman, AQI di Bawah 50*
Di tengah ancaman karhutla, OIKN memastikan kondisi lingkungan IKN masih aman. Saat ini OIKN telah memasang 22 sensor pemantau kualitas udara di kawasan IKN.
Berdasarkan hasil pemantauan, Indeks Kualitas Udara atau Air Quality Index AQI di IKN masih di bawah 50.
"Air Quality Index kami di IKN kurang dari 50. Jadi masih sangat baik dan aman untuk kesehatan kita," ujar Basuki.
*Dana Siap Pakai Harus Dipahami Daerah*
Basuki juga menyoroti penggunaan Dana Siap Pakai DSP untuk penanganan bencana. Ia meminta pemerintah daerah memahami mekanismenya agar penanganan tidak terhambat masalah anggaran.
Menurutnya, pemerintah daerah harus bergerak cepat dulu di lapangan, baru proses pertanggungjawaban dan audit dilakukan oleh BPKP.
"Tidak ada yang bilang, 'Wah, belum ada dananya sehingga terlambat.' Apapun kita kerjakan dulu, setelah itu baru diaudit oleh BPKP," jelasnya.
Ia berharap dukungan DSP dapat dimanfaatkan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk percepatan penanganan karhutla, termasuk penambahan peralatan pemadam.
Untuk diketahui, OIKN telah membentuk Satuan Reaksi Cepat multipihak dan membagi wilayah penanganan karhutla ke dalam tujuh klaster. Penanganan melibatkan OIKN, pemerintah daerah, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, perusahaan, Masyarakat Peduli Api MPA, dan unsur masyarakat lainnya.
*ID: 11106/Red-MA/24*