SUMEDANG MA, — Sejumlah warga Desa Mekarasih, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, berencana menyampaikan 16 poin usulan dan keluhan kepada Pemerintah Desa dalam forum diskusi warga yang akan digelar Senin (17/11/2025). Berbagai persoalan administrasi, pembangunan, hingga transparansi anggaran menjadi fokus utama warga.
Sorotan Warga pada PTSL dan Distribusi SPPT
Saat ditanya tim investigasi Dalam agenda tersebut, warga menyoroti pelaksanaan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang dinilai masih kurang jelas dari sisi informasi.
Distribusi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang dianggap belum merata juga ikut dipertanyakan.
Tuntutan Pelibatan Warga dalam Musyawarah Desa
Warga meminta agar setiap proses perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah wajib menghadirkan perwakilan minimal dua orang dari setiap RW atau RT. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan aspirasi masyarakat benar-benar terwakili.
Pembangunan Merata dan Bebas Kepentingan Politik
Warga menegaskan bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara merata, berkeadilan, serta tidak berpihak kepada kepentingan politik tertentu. Skala prioritas kebutuhan masyarakat harus tetap menjadi acuan utama.
Transparansi Anggaran dan Layanan Pengaduan
Warga menuntut agar Pemdes menyampaikan anggaran masuk dan keluar melalui laporan tertulis yang dapat diakses publik.
Selain itu, mereka mengusulkan adanya layanan pengaduan resmi di kantor desa untuk menampung keluhan warga terkait pelayanan publik.
Desak Pembentukan Kantor BPD dan Evaluasi Inventaris Desa
Warga mendorong Pemdes untuk segera menyediakan kantor BPD sebagai tempat kerja resmi.
Mereka juga mempertanyakan penggunaan kendaraan inventaris desa berupa sepeda motor yang disebut-sebut dipakai oleh pihak yang bukan pemegang hak.
Administrasi Perangkat Desa dan Dugaan Jabatan Rangkap
Persoalan administrasi perangkat, khususnya terkait personel Kadus I, ikut disoroti.
Warga juga mempersoalkan adanya anggota BPD yang merangkap jabatan, yang dinilai berpotensi mengganggu profesionalitas dan efektivitas kerja.
Masalah HOK dan Pemeliharaan Fasilitas Umum
HOK (Harian Orang Kerja) di wilayah Cibunut dan Cadasngampar menjadi salah satu poin yang dibahas.
Warga meminta perbaikan pemeliharaan Bangunan Sentra Kliner yang dinilai belum optimal.
Klarifikasi Lahan Makam dan Laporan Lumbung Desa
Warga meminta penjelasan mengenai penggantian lahan makam di wilayah Ciboboko dan Cilimus.
Selain itu, laporan keuangan lumbung desa di Cikeusik, Ciboboko, dan Cihegar disebut belum pernah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Bangunan Belum Dibayar dan Evaluasi BUMDes
Sejumlah bangunan seperti Jl. Lingkar, elevasi, dan bangunan yang pernah tergenang disebut-sebut belum diselesaikan pembayarannya.
Terakhir, warga mempertanyakan pelaksanaan BUMDes, terutama mengenai pembagian domba serta transparansi arus dana masuk dan keluar.
Pertemuan pada 17 November ini menjadi momentum penting bagi warga untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta komitmen pemerintah desa agar tata kelola pemerintahan di Mekarasih semakin transparan dan akuntabel.
Sampai berita ini tayang jam 10.00 WIB, Pemdes Desa Mekarasih belum memberikan keterangan, Tim masih memantau perkembangan.
( Edy ms).