Metroaktual. news. com
Tahapan Pemilu 2024 memasuki sub tahapan verifikasi partai politik di wilayah provinsi dan daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Bekasi. Ungkap Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Syaiful Bahri di acara Koordinasi & Konsolidasi Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 yang bertempat di Hotel Swiss Belinn, Cikarang Ahad 30 Oktober 2022.
Untuk itulah kami undang pada kesempatan yang baik ini dari utusan partai politik, KPU, dan Anggota Panwaslu Kecamatan Sekabupaten Bekasi.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Yulianto, SH, MH, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jawa Barat. Yulianto berpesan dalam hal pengawasan pastikan verifikasi dilakukan petugas verifikator.
Pada Sesi pertama, panitia mengundang narasumber Neni Nur Hayati, Direktur DEEP Indonesia (Democracy and Electoral Empowerment Partnership). Teh Neni, demikian sapaan akrab lebih menyoroti bagaimana pemilu ini harus berkualitas sementara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara serentak pada 14 Februari 2024 yang kemudian disusul pemilihan kepala daerah baik gubernur dan bupati/walikota di bulam November tahun yang sama. Ini akan menjadi beban bagi penyelenggara. Mengacu pada pengalaman Pilkada tahun 2018 dan Pilpres 2019, begitu dahsyatnya beban penyelenggara terutama KPPS dengan menyisakan catatan banyaknya mereka meninggal.
Terkait verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024, Wanita Cantik dari Tasikmalaya yang sudah melanglangbuana ke berbagai negara ini dan konsen di kepemiluan baik di Indonesia maupun luar negeri, sangat mengapresiasi kinerja KPU didalam hal sistem informasi partai.politik (Sipol) walaupun penggunaan teknologi ini perlu ditingkatkan pada sisi lain seperti masalah down.
Salah satu rekomendasi ahli komunikasi jebolan Fikom Unpad Bandung ini, adalah supaya Pemilu sukses, jujur dan adil menyarankan penyelenggara pemilu senantiasa melakukan sosialisasi masif walaupun di luar anggaran.
Sementara sesi kedua, panitia menghadirkan anggota KPU RI, Dr. Idham Holik yang pernah menjabat 15 tahun di KPU Kabupaten Bekasi dan KPU Jawa Barat. Diakuinya ada perbedaan aturan baru saat ini dalam hal verifikasi parpol lama dan parpol baru. Tujuannya untuk mempermudah parpol itu sendiri. Tetapi karena perbedaan itulah KPU banyak digugat. "Jadi, kerjaan saya sekarang digugat orang", yang disambut aplaus.
Persyaratan parpol untul menjadi peserta pemilu
diatur dalam PKPU 8 tahun 2022. Tambah lelaki asli Bekasi ini yang selalu hafal pasal-pasal manapun tentang Pemilu. Untuk itu Idham.menghimbau sekaligus mengharapkan agar penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu bisa koordinasi agar Pemilu di Bekasi khusunya berjalan lancar, damai, tanpa sengketa.
Hadir saat acara berlangsung sehari ini Ketua KPU Kabupaten Bekasi Jajang Wahyudin beserta komisioner lainnya, 18 orang utusan parpol, 23 orang Panwaslu Kecamatan yang diwakili oleh Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) sekabupaten Bekasi.
Penulis:
Yadi Suryadi
Anggota Panwascam Cikarang Utara
Kordiv. P3S (MS/Yadi)
0 Komentar