TASIKMALAYA MA — Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sukamahi, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, menjadi sorotan usai beredarnya kabar miring terkait kehidupan pribadinya dan kondisi sekolah yang dinilai kurang layak.
Sejumlah sumber yang tidak bersedia disebutkan namanya mengaku resah atas kepemimpinan kepala sekolah yang disebut bernama Deni. Mereka menyebut kondisi sekolah tidak terawat, dan bahkan menyampaikan dugaan bahwa kepala sekolah memiliki lebih dari satu istri.
“Kondisi sekolah seperti kandang tikus. Guru-guru kasihan, sudah pusing menghadapi situasi ini. Kami merasa kepala sekolah tidak profesional dalam mengelola sekolah,” ujar salah satu narasumber kepada Intelpostnews.
Meski demikian, narasumber tersebut tidak dapat menunjukkan bukti konkret terkait tudingan tersebut. Ketika dimintai konfirmasi lebih lanjut, mereka mengaku hanya mengetahui informasi itu dari cerita-cerita masyarakat sekitar.
Menanggapi isu yang beredar, Deni, selaku Kepala SDN 1 Sukamahi, memberikan klarifikasinya kepada awak media melalui sambungan telepon.
“Anggap saja kabar seperti itu hanya angin lalu. Justru sejak saya menjabat, sekolah ini mengalami banyak peningkatan. Utang lama kami cicil, bangunan baru ada, dan saya menangani dua sekolah sekaligus. Itu bukan menyandung istri, tapi menyandung pekerjaan,” jelas Deni.
Ia membantah tudingan bahwa dirinya memiliki lebih dari satu istri. Menurutnya, isu tersebut muncul karena kesalahpahaman masyarakat dalam menilai kesibukannya mengelola dua sekolah secara bersamaan.
Lebih lanjut, Deni menyoroti masalah keterbatasan anggaran yang membuat perbaikan sekolah berjalan lambat. Ia juga mengusulkan agar sekolah-sekolah kecil dengan jumlah siswa minim, seperti SDN 1 Sukamahi, dilakukan penggabungan (merger) demi efektivitas pengelolaan.
“Anggaran BOS kami kecil. Padahal capeknya sama atau bahkan lebih dari sekolah besar. Guru-guru lain tidak mau mengajar di sini. Tapi saya tetap berusaha,” ujarnya.
Terkait bantuan seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Deni menegaskan bahwa penyalurannya dilakukan sesuai ketentuan, tanpa campur tangan pihak sekolah.
“PIP itu bukan diusulkan oleh sekolah, tapi langsung dari pusat berdasarkan data kemiskinan. Kalau siswa kami banyak yang dapat, berarti itu hak mereka,” kata dia.
Ia juga membantah adanya pungutan atau praktik “amplop” dalam pengurusan bantuan pendidikan. Deni menilai, banyaknya isu negatif yang muncul karena adanya kecemburuan dan kesalahpahaman dari pihak-pihak tertentu.
“Saya sudah sering datang ke dinas pendidikan. Tapi tidak pernah minta bantuan secara pribadi. Semua dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan,” tegasnya.
Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya belum memberikan keterangan resmi hingga berita ini ditayangkan.
Yusrizal