"
SUMEDANG MA-(JATINANGOR, )– Menjelang pelantikan pejabat akademis di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, harapan akan adanya putra daerah yang menduduki posisi strategis kembali mencuat. Namun, pertanyaan kritis tetap menggantung: kapan IPDN benar-benar dipimpin oleh sosok yang memahami akar budaya dan kebutuhan Jawa Barat?( Minggu 21 September 2025).
Ketua Paguyuban Pasundan Cabang Kabupaten Sumedang, Apip Hadi Susanto, menekankan pentingnya kinerja dan profesionalisme dalam rotasi jabatan. "Rotasi harus dilakukan berdasarkan kelayakan, kinerja, profesional, dan proporsional," ujarnya. Namun, di balik pernyataan normatif ini, tersirat kekecewaan atas minimnya representasi putra daerah dalam jajaran pimpinan IPDN.
Tokoh Masyarakat Jawa Barat, H. Rahmat, menambahkan bahwa rektor dari daerah setempat akan lebih memahami karakteristik, tantangan, dan kebutuhan spesifik mahasiswa serta masyarakat lokal. "Pemilihan putra daerah dapat mengurangi rasa ketidakpuasan yang mungkin muncul, terutama di daerah yang merasa kurang diperhatikan," tegasnya.
Namun, Rahmat juga mengingatkan bahwa kompetensi dan profesionalisme tetap menjadi prioritas utama. "Pemilihan rektor juga harus mempertimbangkan kompetensi, rekam jejak akademis, visi kepemimpinan, serta kemampuan untuk memimpin dan membawa perubahan, bukan hanya berdasarkan asal daerah," pungkasnya.
Polemik ini mencerminkan ketegangan antara idealisme kedaerahan dan tuntutan profesionalisme. Di satu sisi, keberadaan putra daerah di posisi kunci diharapkan dapat meningkatkan rasa memiliki dan relevansi IPDN dengan konteks lokal. Di sisi lain, kompetensi dan kualitas kepemimpinan tidak boleh diabaikan demi memenuhi aspirasi kedaerahan.
Pertanyaan yang mendasar adalah, mampukah IPDN menyeimbangkan kedua aspek ini? Ataukah jabatan rektor akan terus menjadi "barang impor" yang kurang memahami denyut nadi Jawa Barat?
( Edy ms).