TASIKMALAYA MA — Sejumlah perwakilan dari Organisasi Rakyat Peduli Demokrasi (RPD) mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada Kamis (9/10/2025). Kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan aspirasi serta mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran yang dinilai belum sepenuhnya terbuka kepada publik.
Ketua RPD Dadan Jaenudin menjelaskan, bahwa langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan daerah. Menurutnya, pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah perlu diperkuat agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.
“Kami datang ke DPRD bukan untuk mencari masalah, tetapi menuntut transparansi dan kejelasan dalam pengelolaan anggaran daerah. Masyarakat berhak tahu bagaimana uang rakyat digunakan,” ujar Dadan kepada sejumlah awak media.
Dalam keterangannya, Dadan juga menyinggung adanya dugaan praktik yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan. Ia menyebut, ada pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kegiatan usaha MBG yang dapat memunculkan konflik kepentingan.
“Kalau memang ada anggota dewan yang merasa keberatan dengan pernyataan saya, silakan. Saya siap mempertanggungjawabkan semuanya, karena saya punya bukti dan niat saya untuk kebaikan daerah,” katanya menegaskan.
RPD mengaku telah mengajukan surat permohonan audiensi kepada pihak DPRD untuk membahas sejumlah hal, termasuk permintaan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna melakukan audit terhadap beberapa anggaran lama, seperti dana Bantuan Keuangan (Bankeu) tahun 2019.
Namun, menurut Dadan, pihak DPRD memberikan tanggapan bahwa permintaan audiensi tersebut perlu terlebih dahulu dijadwalkan melalui Badan Musyawarah (Bamus).
“Kami mendapat balasan bahwa untuk audiensi harus dibamuskan dulu. Tapi kami heran, sejak kapan masyarakat datang ke DPRD harus melalui Bamus? Padahal kami hanya ingin berdialog secara terbuka,” ungkapnya.
Sementara itu, hingga aksi berlangsung, menurut Ketua RPD, tidak ada satu pun perwakilan anggota DPRD yang menemui massa.
“Kami kecewa karena tidak ada satu pun dari 50 anggota dewan yang hadir. Jika aspirasi ini tidak ditanggapi, kami siap menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar,” tutur Dadan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak DPRD Kabupaten Tasikmalaya belum memberikan keterangan resmi terkait aspirasi yang disampaikan oleh Rakyat Peduli Demokrasi (RPD) maupun tudingan yang muncul dalam aksi tersebut. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp ke nomor +62 853-2041-XXXX juga belum mendapat tanggapan.
Yusrizal