TASIKMALAYA, MA - Forum Tasikmalaya Bersatu (FORTABES) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan penggiringan dalam pelaksanaan sejumlah program revitalisasi pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, Selasa 01/09/2026.
Rian Nurfallah selaku ketua FORTABES menyatakan, Tentunya kami pertanyakan beberapa persoalan-persoalan yang menjadi dugaan kami di lapangan terkait masalah program revitalisasi pendidikan 2026. Kami tentunya sudah beberapa kali melayangkan surat dari surat pertama, surat kedua Tidak ada respon sama sekali tentunya kami melakukan aksi ke Dinas Pendidikan kabupaten Tasikmalaya. Karena memang ini perlu adanya duduk bersama dengan pemegang kebijakan dalam hal ini kepada Kepala Dinas Pendidikan karena ini mereka menganggap bahwasanya ada peran serta pungsi mereka di dalam program revitalisasi ini,"ungkapnya
Makanya kami datang ke Dinas Pendidikan untuk mempertanyakan beberapa hal yang menjadi temuan kami di lapangan. Untuk aksi hari ini sesuai tuntutan kami yaitu, meminta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya untuk mengklarifikasi apa peran pungsi pendidikan dalam Program Revitalisasi, terus apa peran pungsi oknum yang berinisial K, O, D dan U ini apa pungsi mereka, karena kami di lapangan mendapatkan beberapa informasi adanya penggiringan kepada salah satu CV ataupun perusahaan-perusahaan,"ujar Rian.
Rian menuturkan, di samping itu juga adalagi dari program DAU yang memang di anggap ini tidak jelas dengan salah satu sample yang kami bawa dari wilayah Bantarkalong Yaitu Sekolah menengah pertama Bantarkalong yang nominal nya 70 juta yang menurut informasi dari pihak sekolah itu satu Minggu pengerjaan ini tidak selesai malahan ada beberapa para pekerja memang tidak ada di lokasi pekerjaan tersebut, "ucapnya.
Menurut Rian, Tidak sampai di situ bahwa adalagi informasi kepala dinas pendidikan kabupaten Tasikmalaya melakukan monitoring serta pengawasan berkeliling ke sekolah-sekolah memakai sepeda motor dengan alasan bahwa ini monitoring dan pengawasan akan tetapi pada kenyataannya di lapangan ada pengaduan ke kami beliau bukan hanya mengawasi ataupun monitoring tapi ternyata ada hal lain di luar itu dalam tanda kutip kami pun tidak tahu hal lain seperti apa," tutur Rian.
Masih kata Rian, selanjutnya ada lagi pengaduan ke kami bahkan beberapa data kami sudah siapkan di laptop mengumpulkan beberapa kepala sekolah dan para pengusaha di suatu tempat dengan alasan sosialisasi jadi kami meminta penjelasan klarifikasi apakah memang betul seperti itu, kalaupun memang betul seperti itu maka maksud dan tujuannya ini apa, karena sesuai inpres progam revitalisasi ini untuk menunjang pasilitas pendidikan yang memadai serta melibatkan partisipasi masyarakat usaha-usaha lokal di lingkungan sekolah tersebut. Maka di situ bergulir lah perekonomian masyarakat secara otomatis di perkuat oleh inpres dan peraturan Dirjen tersebut,"terang Rian.
Dalam hal ini terang Rian, pihak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya tidak satu pun yang hadir dalam aksi kami, jadi jelas untuk memperkuat dugaan kami dengan tidak hadirnya kepala Dinas karena kami undang satu kali dua kali melalui surat sampai hari ini kami melakukan aksi pun pihak kepala dinas tidak ada sama sekali. justru yang lebih kuat lagi ada nya utusan yang mengatakan dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya yang datang kerumah saya pribadi pada waktu malam hari dan ngobrol secara langsung kepada saya untuk tidak melakukan aksi hari ini, terangnya.
Rian menegaskan, "Kami pun jawab bahwa kita tidak bisa untuk berhenti dalam mengawal dunia Pendidikan yang ada di kabupaten Tasikmalaya karena ini adalah bentuk kepedulian kami sebagai pemuda yang berhimpun didalam wadah organisasi FORTABES,"tegas Rian.
Rian menambahkan, untuk langkah selanjutnya bahwa kami akan mengumpulkan data-data serta melakukan upaya tindakan pelaporan hukum kepada Polres Kabupaten Tasikmalaya untuk supaya ini di investigasi secara langsung dan melakukan audit investigasi kepada inspektorat terkait apa yang jadi temuan kami FORTABES hari ini. Karena dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya tidak ada yang hadir maka kami dalam aksi ini melakukan penyegelan ruangan kepala Dinas Pendidikan atas ijin dari pihak Kepolisian Polres Kabupaten Tasikmalaya,"tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Wandi yang di dampingi oleh para kepala Bidang, yaitu Bidang PAUD dan Bidang SMP mengatakan, jadi intinya kami menghormati, mengapresiasi setiap warga masyarakat yang menyampaikan aspirasinya, karena itu memang hak warga negara dan di jamin oleh undang undang,"ungkap kadis.
Dalam hal ini terkait isu-isu yang di sampaikan teman-teman FORTABES tadi terkait Program Revitalisasi bahwa sebagian Program Strategis Nasional kami dari Dinas Pendidikan tentu mendukung penuh program tersebut berjalan dengan baik dimna kita sendiri sebagai penerima manfaat terhadap program revitalisasi itu harus menyambut baik serta membantu terlaksananya program tersebut,"ujarnya.
Bahwa apa yang di sampaikan oleh pihak FORTABES adanya seperti penggiringan atau sebagainya tentu itu hal yang tidak benar Dinas Pendidikan patuh pada prosedur patuh pada juklak juknis yang sudah di tetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pemilik Anggaran serta pemilik Program," tegas Wandi.
Karena kita sendiri ingin bahwa Anggaran tersebut yang gelontorkan oleh pemerintah itu tepat sasaran. Karena kita sendiri tentu sangat memerlukan itu, karena bangunan yang baik sarana yang sesuai standar tentunya akan berpengaruh kepada kualitas pembelajaran maka tentu kami akan mendukung penuh.
Ia menjelaskan, Jadi untuk proses-proses tersebut sesuai dengan aturan seperti hal program swakelola tidak ada kegiatan tersebut di sub kan dan di kontrakan ataupun di pihak ke tiga kan. Karena sudah beberapa kali kami memanggil pihak sekolah yang berpotensi ke arah sana dan Alhamdulillah sepanjang pengamatan kami serta kelapangan Itu tidak ada. kalaupun misal nya ada hal hal yang berpotensi ke pihak ketigakan tentu kami langsung mengingatkan dan langsung tegur.
kalaupun misal nya temen-temen awak media ada menemukan sekolah yang melaksanakan proses pembangunan diluar juklak juknis seperti misalnya seperti harusnya swakelola menjadi ke pihak ketigakan kami akan langsung tindak lanjuti supaya itu harus di hindari kemudian terkait penunjukan kewenangan kami tidak ada,"jelasnya.
bagaimana misalnya menunjuk penyedia pihak ke tiga kami tidak ada kewenangan ke arah sana di dalam program swakelola itu semuanya kewenangan dan keputusannya ada di sekolah, jadi kalaupun misalnya FORTABES ada isu seperti itu terus terang kita selaku Dinas pendidikan kabupaten Tasikmalaya tidak ada kalaupun misalnya ada silahkan siapa orang tersebut karena komitmen kami jelas bahwa kami tunduk patuh kepada prosedur yang ada,"katanya.
Prihal mengenai tudingan adanya seseorang yang klaim utusan dari Kepala Dinas Pendidikan serta berupaya meminta Fortabes membatalkan aksi, Wandi menyatakan tidak pernah memberikan instruksi kepada siapa pun untuk mendatangi kediaman Ryan Nurpalah.
“Sampai kapan pun Dinas Pendidikan menerima apa pun, masukan, kritikan, aspirasi. Tidak ada hak kami menghalangi siapa pun, apalagi datang ke rumah. Aduh, itu mah bukan insan-insan pendidikan barangkali,” cetusnya.
Ia bahkan meminta agar identitas pihak yang mengaku sebagai utusan tersebut diperjelas.
“Kalaupun ada, siapa utusan itu? Diutus oleh siapa, Pak Kabid, Pak Kasi atau oleh saya? Sepanjang sepengetahuan dan instruksi saya, insyaallah tidak ada,” Wandi menambahkan.
Yusrizal