Sumedang MA, Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir menjadi salah satu narasumber dalam Diskusi Panel 3 kegiatan Annual Conference on Pesantren Education 2025 yang digagas oleh Kementerian Agama RI bersama Majelis Masyayikh, di Birawa Assembly Hall, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Diskusi yang mengangkat tema “Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Pendidikan Pesantren yang Bermutu” itu juga menghadirkan sejumlah tokoh nasional, di antaranya Prof. Dr. Biyanto, M.Ag. (Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan Kemdikdasmen RI), Dr. Tasdiyanto Rohadi, S.P., M.Si. (Deputi III KSP), Najelaa Shihab (Pendiri dan Dewan Pembina PSPK), dan Imam Hidayat, S.Sos., M.M. (Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Jawa Timur).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Dony menguraikan langkah konkret Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam memperkuat ekosistem pendidikan pesantren agar menjadi arus utama pembangunan daerah.
“Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama, tapi menjadi bagian dari sistem pembangunan daerah. Kami memastikan pesantren terlibat aktif dari hulu sampai hilir, mulai dari perumusan kebijakan hingga pelaksanaan program,” ungkapnya di hadapan peserta konferensi.
Dony menjelaskan, komitmen Sumedang terhadap dunia pesantren dituangkan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pesantren, yang kemudian diturunkan melalui Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2023 sebagai jaminan implementasi di lapangan.
Menurutnya, keberadaan regulasi ini menjadi landasan kuat bagi pemerintah daerah untuk melakukan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi terhadap pesantren, baik dalam bentuk dukungan pendidikan, pengakuan kompetensi lulusan, maupun pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren.
“Kami ingin memastikan sumber daya pesantren bisa terlibat langsung dalam pembangunan daerah. Lulusan pesantren juga kami fasilitasi agar bisa melanjutkan pendidikan umum secara berjenjang sesuai ketentuan,” jelasnya.
Lebih jauh, Dony memaparkan sejumlah inovasi yang telah dijalankan, seperti program Pesantren Masuk Sistem RPJMD, Pesantren Produktif dan Ramah Lingkungan, hingga Talim Aparatur, di mana setiap perangkat daerah dibimbing langsung oleh seorang kiai sebagai pembina rohani dan konsultan keagamaan.
Selain itu, Pemkab Sumedang juga menjalankan program Maghrib Mengaji Online yang dipimpin langsung oleh Bupati setiap sore, serta Pesantren Kilat bagi ASN, kepala desa, dan jurnalis sebagai upaya membentuk aparatur dan masyarakat yang religius dan berkarakter.
“Di Sumedang, kami punya jargon ‘dari dilayani menjadi melayani’. ASN kami diajak untuk meneladani nilai-nilai pesantren: ikhlas, disiplin, dan sederhana. Bahkan, sebelum dilantik, pejabat eselon harus mengikuti pesantren kilat sebagai bentuk pembinaan rohani dan moral,” ujar Dony.
Tak hanya dari sisi spiritual, Pemkab Sumedang juga mendorong kemandirian ekonomi pesantren melalui pengembangan unit usaha, pelatihan keterampilan santri, serta integrasi Balai Latihan Kerja (BLK) ke lingkungan pesantren. Bahkan, lulusan pesantren yang tergabung dalam program Perawat Rohani Islam (Warois) kini telah berkiprah di RSUD Sumedang dan beberapa di antaranya telah diangkat menjadi PNS.
Bupati Dony juga menegaskan bahwa semua kebijakan Pemkab Sumedang berbasis pada data yang transparan. Melalui inovasi “WA Kepo (WhatsApp Kebutuhan Informasi dan Pelayanan Online)”, masyarakat bisa mengakses data keuangan daerah secara real time, termasuk informasi terkait lembaga pesantren di Sumedang.
“Kami ingin mewujudkan City of Knowledge, pusat ilmu pengetahuan berbasis transparansi data. Semua orang bisa tahu berapa pajak masuk, anggaran keluar, bahkan data pesantren lengkap dengan jumlah santri, ustaz, dan kebutuhan ruang kelasnya,” katanya.
Bupati Dony menutup paparannya dengan menegaskan bahwa pesantren adalah bagian integral dari pembangunan Sumedang yang simpati (sejahtera, agamis, maju, profesional, dan kreatif) menuju Indonesia Emas 2045.
( Edy ms).