Sumedang MA, Komisi III DPRD kabupaten Sumedang menerima audensi dari Perkumpulan Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Kabupaten Sumedang pada Rabu 12 November 2025
Hadir dalam kegiatan tersebut Bagian pelaksanaan Haji dan Umroh kementiann agama Sumedang beserta 7 KBIH yang ada di kabupaten Sumedang.
Dalam pemaparannya Dra. Hj Aam Salamah selalu ketua Perkumpulan Forum Komunikasi kelompok bimbingan Ibadah Haji dan Umroh kabupaten Sumedang mengatakan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh kementrian haji dan Umroh tentang pengurangan kuota haji terlalu dini sehingga merugikan calon jemah haji yang sudah melaksanakan berbagai persiapan dokumen menjelang pemberangkatan ibadah haji dan memohon kepada komisi III DPRD kabupaten Sumedang untuk melakukan upaya komunikasi dengan pihak berwenang terutama kementerian haji dan umroh untuk menunda kebijakan penetapan kuota haji terutama di Propinsi Jawa Barat.
Sementara itu ketua komisi III DPRD kabupaten Sumedang H. Endang Taufik FR. S.H.I, M.Pd mengatakan pihak DPRD telah melakukan komunikasi dengan Komisi V DPRD Propinsi Jawa Barat maupun komisi XIII DPR-RI tekait permasalahan turunnya jumlah kuota haji di kabupaten Sumedang yang semula mencapai 824 orang jemaah untuk kuota haji 2025 akan tetapi untuk 2026 hanya mendapatkan kuota 74 orang. "Permasalahan ini akan kami bawa ke komisi XIII DPR-RI dengan menghadirkan kementrian haji dan umrah " Tandasnya.
Sementara itu Bagian urusan pelaksanan Haji dan umroh kementrian Agama Sumedang merasa heran atas terbitnya edaran kuota jemah Haji untuk tahun 2026 hanya mendapatkan kouta 74 orang dan hal ini akan membuat kekecewaan bagi calon jemah haji yang sudah mempersiapkan dokumen kelengkapan untuk pemberangkatan haji.
Sementara itu drg. Rahmat Juliadi selaku
anggota komisi III menyatakan bahwa kami akan melakukan komunikasi berjenjang untuk menyelesaikan masalah turunya jumlah kuota haji di Kabupaten Sumedang.
( Edy ms).