SUMEDANG MA –kamis 11 Juni 2026, Ketua GPHN RI, Cece Raita Suryanagara, menyoroti pentingnya dukungan dan penghargaan pemerintah terhadap berbagai kegiatan masyarakat dalam acara Diskusi Panel bertema “Mencari Jati Diri Sumedang Bebas dari KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme)” yang digelar Kamis 11/06/2026 di SMK Pemuda Sumedang.
Dalam sambutannya, Cece Raita Suryanagara menyampaikan bahwa kegiatan tersebut terselenggara secara mandiri tanpa bantuan dari pemerintah. Menurutnya, acara dapat terlaksana berkat dukungan para donatur dan pihak-pihak yang memiliki kepedulian terhadap upaya membangun kesadaran masyarakat dalam pemberantasan praktik KKN.
"Kegiatan ini terlaksana bukan karena bantuan pemerintah, tetapi berkat dukungan para donatur dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap perubahan," ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Cece juga menyinggung ketidakhadiran Bupati Sumedang dalam kegiatan yang menurut panitia telah diundang secara resmi. Ia menyatakan bahwa undangan telah disampaikan melalui prosedur yang berlaku, baik melalui surat resmi maupun dokumen pendukung lainnya.
Menurut Cece, kehadiran pimpinan daerah dalam forum diskusi yang membahas persoalan kolusi, korupsi, dan nepotisme merupakan bentuk penghargaan terhadap aspirasi masyarakat serta komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
"Kami berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap kegiatan-kegiatan yang bertujuan membangun kesadaran publik dan memperkuat semangat antikorupsi," katanya.
Meski demikian, Cece tetap mengapresiasi para peserta, tokoh masyarakat, akademisi, serta berbagai elemen yang hadir dan berpartisipasi dalam diskusi tersebut. Ia berharap forum seperti ini dapat menjadi ruang dialog yang konstruktif dalam mencari solusi bagi berbagai persoalan yang dihadapi Kabupaten Sumedang.
Diskusi panel bertema “Mencari Jati Diri Sumedang Bebas dari KKN” diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Sumedang yang transparan, berintegritas, serta bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Acara ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang melibatkan peserta dari berbagai kalangan guna merumuskan langkah-langkah konkret dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Sumedang.
( Edy ms,)